Kota Probolinggo Catat Kenaikan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) 1,5 Persen 2025

Kota Probolinggo Catat Kenaikan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) 1,5 Persen 2025," 4/12/2025

Kota Probolinggo,"- jatim.satusuara.co.id Pemerintah Kota Probolinggo menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka persiapan penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II tahun 2025. 

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo dan dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Rey Suwigtyo serta jajaran perangkat daerah pengelola pendapatan serta perwakilan lembaga keuangan.

Dalam pemaparannya, Pj Sekda Rey Suwigtyo menjelaskan bahwa IETPD merupakan instrumen strategis untuk memetakan, memonitor, dan mengukur perkembangan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. 

IETPD bukan sekadar indikator penilaian, tetapi instrumen penting untuk memetakan dan memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Digitalisasi transaksi akan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mendorong optimalisasi PAD melalui kanal pembayaran non tunai," tegasnya.

Kota Probolinggo menunjukkan tren positif dengan kenaikan indeks ETPD sebesar 1,5 persen, dari 96,3 persen pada Semester II tahun 2024 menjadi 97,8 persen pada Semester I tahun 2025. Kenaikan ini menempatkan Kota Probolinggo pada peringkat ke-18 TP2DD se-Jawa Timur, naik dari posisi ke-22 pada semester sebelumnya.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, memberikan arahan sekaligus apresiasi atas capaian tersebut. "Seperti disampaikan Pj Sekda, indeks ETPD Kota Probolinggo meningkat dari 96,3 persen menjadi 97,8 persen. 

Meskipun ada peningkatan, masih terdapat tugas yang harus diperkuat, terutama implementasi kanal transaksi dan optimalisasi digitalisasi pendapatan," ujarnya.

Pemerintah Kota Probolinggo menargetkan capaian IETPD Semester II 2025 dapat terus meningkat melalui integrasi sistem, penguatan regulasi, serta optimalisasi seluruh kanal pembayaran digital di lingkungan pemerintah daerah.  (Han)