Tegaskan Sikap, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Janji Kawal Hak Guru Ngaji dan Lembaga Pendidikan 2026
jatim.satusuara.co.id
PROBOLINGGO – 6 Mei 2026 Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Golkar, Muchlas Kurniawan, menegaskan komitmen kuatnya untuk terus memperjuangkan nasib sektor pendidikan, khususnya kesejahteraan guru ngaji dan kelangsungan lembaga pendidikan berbasis madrasah. Hal ini menjadi perhatian serius dalam setiap pembahasan kebijakan dan anggaran daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Rabu (06/05/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, Wakil Ketua I H. Abdul Mujib, Wakil Ketua II, para Ketua Komisi, serta Ketua PC GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, beserta jajaran pengurus.
Dalam paparannya, Muchlas menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran daerah memiliki tahapan yang panjang dan kompleks, mulai dari pembahasan di tingkat komisi hingga penetapan final di Badan Anggaran (Banggar).
Komisi berfungsi mengawal dan memberikan usulan prioritas. Namun, keputusan akhir terkait perubahan postur anggaran dan program ditetapkan melalui mekanisme pembahasan di Banggar,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa adanya evaluasi terhadap program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan bantuan pendidikan lainnya tidak lepas dari adanya temuan yang harus ditindaklanjuti, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan.
Meskipun demikian, Muchlas menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi III yang membidangi pendidikan, sejak awal telah mendorong agar sektor ini tetap menjadi prioritas utama karena merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pendidikan adalah tulang punggung pembangunan. Tidak hanya sekolah formal, lembaga di bawah naungan yayasan seperti madrasah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) juga memiliki peran strategis yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Terkait insentif atau honor guru ngaji, ia memaparkan adanya dinamika kebijakan di mana terjadi peningkatan jumlah penerima, namun disertai penyesuaian nominal perorangan.
Secara kuantitas, penerima bantuan meningkat dari sekitar 1.350 menjadi 1.600 orang. Namun memang terjadi penyesuaian nominal sebagai langkah efisiensi anggaran,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Muchlas menegaskan bahwa DPRD telah memberikan rekomendasi tegas agar pemerintah daerah tetap memperhatikan kesejahteraan para pendidik, termasuk upaya pemulihan besaran honor pada tahun anggaran berikutnya.
Dalam rekomendasi kami, kami menekankan agar nasib guru ngaji menjadi perhatian serius. Secara pribadi, saya juga pernah merasakan menjadi guru TPQ dengan keterbatasan penghasilan, sehingga saya sangat memahami kondisi yang mereka alami,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi masyarakat yang membandingkan anggaran infrastruktur dengan honor guru ngaji, Muchlas menyebut hal tersebut sebagai masukan berharga.
Itu menjadi koreksi dan catatan penting bagi kami. Aspirasi tersebut akan kami jadikan bahan pertimbangan utama dalam pembahasan anggaran ke depan,” katanya.
Ia memastikan DPRD tidak akan memarjinalkan guru ngaji maupun lembaga pendidikan swasta dan keagamaan.
Kami akan terus bersinergi dengan masyarakat dan ormas seperti GP Ansor. Semua elemen pendidikan memiliki kontribusi besar dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di Kota Probolinggo,” tandasnya.
Di akhir penyampaiannya, Muchlas berharap ke depan dapat ditemukan formula terbaik yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun tetap mampu mengakomodasi kebutuhan riil para guru ngaji demi kemajuan pendidikan di Kota Probolinggo. (Han)
Social Header